SANDIWARA BESAR BERNAMA NEGARA

Sebelumnya, saya jaraang menulis atau bercerita tentang politik di blog saya. Bukan, bukan karena saya menganggap politik tak layak untuk diceritakan atau berdiri di sisi lain cerita hidup saya, bukan. Hanya saja, dari awal saya menginginkan blog ini sebagai media atau citra dari diri saya sebagai person, sebagai individu, sebagai seorang ”Mita”. Saya ingin blog ini jadi bagian -baik buat saya secara pribadi maupun orang lain-, untuk melihat sisi persona saya. Blog ini saya buat agar saya tak lupa perjalanan yang sudah saya lalui sebagai seorang manusia.

Namun hari ini, sepertinya akan jadi kali pertama saya bicara tentang carut marut politik negeri yang luar biasa kusut ini. Saya “dipaksa” nurani saya untuk menuliskan sesuatu yang sebenarnya enggan saya singgung sebelumnya. Bukan karena saya apatis, tetapi karena setiap kali menyentuh ranah ini, rasanya seperti merobek luka bernanah yang sudah lama dibiarkan tanpa diobati. Luka yang semakin hari semakin “maruyak” saja. Saya tidak tahu akan memulai menulis dari mana, dari poin apa. Saking kusut dan silang sengkarutnya ingatan dan lalu lalang informasi di kepala saya.

Tadi malam, berita tentang tergilasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online berusia 21 tahun oleh kendaraan taktis negara hanyalah puncak dari gunung es. Sebuah simbol paling telanjang betapa relasi antara rakyat dan penguasa sudah tak lagi sehat. Aparat yang semestinya menjadi pelindung, yang harusnya menjaga rakyat sampai setiap warga pulang dengan selamat, tapi malah menjadi mesin dingin tanpa nurani. Rakyat yang seharusnya dilindungi, justru dilindas. Penindas melindas yang tertindas.

Kemarahan rakyat yang tumpah ruah saat ini, sejatinya bukan ledakan spontan. Ia adalah akumulasi panjang dari kekecewaan yang menumpuk sejak presiden dilantik. Setiap bulan, rakyat seakan dipaksa menelan pil pahit baru. Dari kenaikan PPN 12%, korupsi timah Rp271 triliun yang pelakunya justru tersenyum bahagia di ruang sidang, hingga fenomena mobil pejabat dengan strobo di jalanan yang makin merajalela.

Belum lagi soal dwifungsi TNI yang kembali dihidupkan, drama MBG yang absurd, anak SD hampir ditabok, nenek meninggal karena berebut gas 3,5 kg, keracunan massal, sampai mitra usaha yang menanggung kerugian miliaran tanpa bayaran. Sementara itu, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian atas nama “efisiensi.” Ironisnya, di tengah IHSG yang jatuh, Presiden dengan ringan berkata, “Saya tidak main saham,”.

Kegetiran makin menyesakkan hati ketika BUMN kita sendiri tercoreng kasus oplosan bensin. dilanjutkan komentar pejabat yang menyalahkan rakyat, hingga sindiran-sindiran seperti “cari kerja di luar negeri saja” atau “jangan mengandalkan pemerintah.” Kata-kata yang semestinya lahir dari empati, justru berubah menjadi ejekan. Rakyat yang kritis dianggap tolol, suara protes dituding tak perlu karena “lebih baik diskusi saja.”

Sementara itu, kenaikan PBB yang melonjak ratusan persen hingga seribu persen, rekening rakyat dibekukan hanya karena tidak aktif, tanah nganggur diambil paksa, hingga parameter kemiskinan yang dipelintir agar angka di atas kertas tampak menurun, semuanya semakin menegaskan betapa rakyat dibiarkan berjalan sendirian.

Yang lebih menyakitkan, wakil rakyat di Senayan justru sibuk berjoget, mengeluh soal macet, atau menuntut tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Di saat rakyat berteriak di jalan, mereka memilih WFH. Presiden sendiri seakan berada di panggung paralel, sibuk membagi-bagikan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang jauh dari kata pantas untuk menerimanya.

Dan di puncak gunung es itu, lahirlah tragedi, Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan polisi, sebuah ironi paling getir ketika aparat yang dibiayai pajak rakyat justru merenggut nyawa rakyat kecil.

Semua fragmen ini menegaskan satu hal, pemerintah kehilangan kepekaan. Mereka bukan hanya gagal membaca gelombang kemarahan, tetapi juga terus memproduksi masalah baru tiap bulannya. Situasi kita makin menyerupai distopia Hunger Games, dimana rakyat terus dipaksa bertahan hidup di arena yang diciptakan oleh kebijakan dan kelalaian penguasa sendiri.

Inilah politik negara kita hari ini, politik yang kehilangan denyut moral dari nadi nurani yang putus. Penuh penguasa serakah yang tak peduli jeritan rakyat. Penuh politikus yang tega membiarkan jalanan dipenuhi gas air mata, tetapi menutup mata pada air mata rakyatnya sendiri.

Kalau kita bicara tentang politik dalam kerangka negara demokrasi, bukankah semestinya harus ada keseimbangan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintah sebagai pengemban amanah. Tetapi hari ini, yang kita saksikan justru pembalikan peran. Rakyat dianggap ancaman, dianggap beban, bukan pemilik sah negeri ini. Kritik dipandang musuh, bukan vitamin untuk memperbaiki sistem yang sudah kepalang rusak.

Dan di titik inilah, kita harus berani bertanya, untuk siapa sih sesungguhnya negara ini bekerja? Apakah untuk rakyat yang membayar pajak, yang setiap hari berjuang dengan keringat dan darah? Ataukah untuk segelintir elite yang hanya memelihara kekuasaan seperti memelihara harta warisan?

Demokrasi, yang dulu dielu-elukan sebagai capaian paling monumental pascareformasi 1998, kini tinggal jargon kosong. Kalau dulu kita punya mimpi besar tentang pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat, sekarang yang tersisa hanyalah ritual prosedural bernama “pemilu”. Demokrasi berhenti pada bilik suara, bukan lagi pada ruang hidup rakyat sehari-hari.

Kita menyaksikan bagaimana kebebasan sipil dikebiri pelan-pelan. Demonstrasi mahasiswa yang mustinya jadi “mesin moral bangsa” kini dibungkam dengan gas air mata dan pentungan. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, dijerat dengan pasal-pasal karet UU ITE. Rakyat yang mengkritik, di-framing sebagai pembuat onar. Sementara elite yang korup, justru dirayakan dengan karpet merah dan tanda kehormatan.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari semakin vulgarnya praktik oligarki. Politik kita kini bukan lagi arena ide dan gagasan, melainkan pasar gelap kepentingan. Kursi legislatif, jabatan birokrasi, hingga posisi strategis di BUMN, semuanya bisa dinegosiasikan. Yang menentukan tentu saja bukan kualitas, bukan integritas, tetapi siapa yang punya modal finansial paling tebal, siapa yang punya ordal. Kekuasaan berubah menjadi bisnis, dan negara hanyalah perseroan terbatas milik segelintir orang.

Lebih parah lagi, hukum yang seharusnya menjadi pagar moral dan konstitusional bangsa, kini kerap dijadikan alat tukar. Manipulasi hukum seakan jadi hal biasa. Pasal bisa dicari untuk menghantam lawan politik, tetapi pasal juga bisa hilang jika menyangkut kawan sendiri. Apa yang kita saksikan belakangan ini adalah betapa hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman keadilan, melainkan senjata politik bagi siapa saja yang memegang palu kekuasaan.

Ketika demokrasi meredup, oligarki semakin beringas, dan hukum menjadi komoditas, maka yang hilang adalah rasa keadilan publik. Rakyat kehilangan kepercayaan, dan itu tentu saja berbahaya. Karena kepercayaan adalah fondasi negara. Tanpa itu, negara bisa terlihat besar secara formal, tetapi rapuh di dalam. Dan rapuhnya negara tidak hanya soal ekonomi atau politik, melainkan soal kehilangan arah moral.

Fenomena tergilasnya seorang driver ojek oleh rantis negara tadi malam hanyalah simbol-simbol kecil dari kerusakan besar yang sedang kita alami. Simbol bahwa rakyat semakin tak dianggap, bahwa nyawa manusia bisa jadi sekadar “collateral damage” dari politik kekuasaan. Simbol bahwa negara ini sedang sakit keras, dan para penguasa berpura-pura tidak tahu, pura-pura dungu.

Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi soal bagaimana kuasa itu digunakan. Aristoteles pernah berkata, politik adalah jalan menuju kebaikan bersama. Namun dalam praktik kita hari ini, politik justru semakin menjauh dari hakikatnya. Ia kehilangan substansi moralnya, kehilangan etika publiknya, dan terjebak pada kepentingan pragmatis yang hanya melayani segelintir elite. Sekelompok Tenryuubito.

Fenomena demokrasi yang meredup, oligarki yang semakin vulgar, serta hukum yang dipermainkan adalah tanda-tanda klasik dari negara yang kehilangan arah nalar publik. Politik berhenti sebagai ruang deliberasi gagasan, dan bergeser menjadi instrumen untuk melanggengkan dominasi. Ketika itu terjadi, rakyat hanya dilihat sebagai angka, bukan sebagai manusia dengan hakikat kemanusiaan yang utuh.

Maka pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita masih bisa menyebut diri sebagai bangsa yang demokratis ketika rakyat tidak lagi merasa aman di hadapan negaranya sendiri? Apakah kita masih bisa bicara tentang supremasi hukum ketika hukum itu sendiri tunduk pada kuasa modal dan politik?

Refleksi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan pahit. Negeri ini tengah berjalan di jalan yang keliru. Dan jalan keliru itu tidak bisa diluruskan hanya dengan retorika politik atau seremoni demokrasi lima tahunan. Bangsa ini hanya bisa diselamatkan oleh mereka yang berani secara moral, jernih dalam berpikir, dan tulus berpihak pada rakyat. Namun bukankah itu justru utopia di tengah panggung politik yang dipenuhi aktor dengan topeng kekuasaan?

Jika politik kehilangan moral, hukum kehilangan keadilan, dan penguasa kehilangan rasa malu, maka pada dasarnya yang kita saksikan hanyalah panggung besar sandiwara. Dan rakyat, seperti driver ojek yang tergilas tadi malam, hanyalah korban yang ditinggalkan begitu saja di balik tirai tebal kekuasaan.